Minggu, 23 April 2017
Opini Mengenai Good Corporate
Governance (GCG) Dengan Etika (Tugas Softskill)
Good Corporate Governance
Pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut Bank
Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang
wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja
secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan
bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dan
bagaimana perusahaan dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lain di
pangsa pasar. Prinsip-prinsip
corporate governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD) meliputi 5 (lima) hal yaitu :
1.
Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The Rights of shareholders).
2.
Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (The Equitable Treatment Shareholders)
3.
Peranan Stakeholders yang terkait dengan perusahaan (The Role of Stakeholders).
4.
Keterbukaan dan Transparansi (Disclosure and Transparency).
5.
Akuntabilitas Dewan Komisaris / Direksi (The Responsibilities of The Board).
CSR (Corporate
Social Responsibility)
Keputusan
manajemen perusahaan untuk melaksanakan program-programCSR secara
berkelanjutan, pada dasar merupakan keputusan rasional. Karena implementasi program-program
CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan
dan seluruh karyawanya. Perusahaan
tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada
pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap
pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya melebihi
kewajiban-kewajiban di atas.
Pemikiran
yang mendasari CSR (corporate social responsibility) yang sering dianggap inti
dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai
kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau
shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang
berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di
atas. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana
perusahaan (corporate governance) yang sekarang sedang marak di Indonesia,
kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi
karyawan, hubungan perusahan-masyarakat, investasi sosial perusahaan (corporate
philantrophy).
Ada
berbagai penafsiran tentang CSR dalam kaitan aktivitas atau perilaku suatu
perusahaan, namun yang paling banyak diterima saat ini adalah pendapat bahwa
yang disebut CSR adalah yang sifatnya melebihi (beyond) laba, melebihi hal-hal
yang diharuskan peraturan dan melebihi sekedar public relations.
Pasar Kompetitif
Pasar
Kompetitif sangat bersifat homogen jenis barang yang dijual dipasar, dan
inovasi dari barang tersebut pun sama saja. Setidaknya adanya banyak pilihan
dan sedikit inovasi agar barang yang dijual tidak selalu bersifat atau jenis
homogen.
Pasar Global
Adanya
sebagian negara yang maju dan tidak, dalam bersaing di pasar global. Jika negara
berkembang rakyat yang akan sengsara, kekaayaan alam akan tekuras oleh negara
lain, hancurnya pengusaha kecil, dan industri kalah bersaing. Jika pasar Global
atau pasar bebas ini terus berlangsung diantara persaingan negara maju dan
berkembang maka akan ada yang rugi dan untung dalam persaingan pasar Global.
Kamis, 13 April 2017
Sistem Pengaturan Usaha dengan Good Corporate Governance (GCG)
0 komentar Diposting oleh Nadhiya Andiani di 02.31
Nama : Nadhiya Andiani
BAB I
LATAR BELAKANG
Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) menempati posisi yang penting dalam perekonomian,
mengingat tingginya kebutuhan masyarakat dalam pinjaman dana, baik dana yang
akan digunakan sebagai investasi, pendidikan dan lain sebagainya. Keberadaan
BPR sangat membantu usaha kecil dan menengah karena dapat mengayomi serta
melayani masyarakat yang sulit mengakses bank umum.
Pelaksanaan
Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berdasarkan
pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu
keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta
keterbukaan dalam pengambilan keputusan.Kedua, akuntabilitas (accountability)
yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga
pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertangungjawaban
(responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, indepedensi
(independency), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa
pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness), yaitu
keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam rangka
menerapkan kelima dasar tersebut, Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan
dan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan Good Corporate
Governance Setiap orang di perusahaan harus menyadari bahwa tanpa didukung
praktik GCG, perusahaan berpotensi menjadi tidak sehat. Hal ini dapat
menghasilkan risiko yang merusak fondasi perusahaan. Jika fondasi perusahaan
sudah rusak, maka berbagai penyakit kronis akan menggerogoti perusahaan.
Hasilnya perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya.
Berdasarkan
latar belakang masalah diatas telah mendorong penulis untuk melakukan
penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang
terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan keadilan pada kinerja Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) di PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT yang terletak di Jl.
Raya Citayam No. 12 F&G Pancoran Mas Depok.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah
PT.
Nusantara Bona Pasogit (PT. NBP) didirikan pada tanggal 10 November 1989,
dengan Akta No.20 tertanggal 10 November 1989 yang dibuat Edison Sianipar, SH,
Notaris di Jakarta, diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Januari 1991. Dan
telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya melalui Akta No. 29
tertanggal 29 April 2016, yang dibuat dihadapan Dewi Kusumawati, SH, Notaris di
Jakarta dan telah dilaporkan kepada Kementerian Kehakiman dan HAM dengan Bukti
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0049114
tanggal 17 Mei 2016. PT.NBP adalah pemegang saham pengendali dari 33 (tiga
puluh tiga)Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di wilayah Jabodetabek,
Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara dan Provinsi Riau, dengan jumlah
jaringan 117 kantor yang terdiri dari 33 Kantor Pusat (KP), 25 Kantor Cabang
(KC), 59 Kantor Kas (KK).
B. Cabang
PT. BPR
NUSANTARA BONA PASOGIT 19 yang kami pilih adalah cabang yang berada di Jl. Raya
Citayam No. 12 F&G Pancoran Mas Depok.
Selain
itu PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT tersebar di bebarapa wilayah seperti :
|
BPR NBP Wilayah Jabar dan Banten
|
BPR NBP Wilayah Sumut
dan Kepri
|
|
|
|
|
01. PT. BPR NBP 02 (Jonggol)
|
01. PT. BPR NBP 01 (Siborongborong)
|
|
02. PT. BPR NBP 11 (Cicurug)
|
02. PT. BPR NBP 03 (Sibolga)
|
|
03. PT. BPR NBP 12 (Serpong)
|
03. PT. BPR NBP 04 (Kisaran)
|
|
04. PT. BPR NBP 14 (Ciawi Bogor)
|
04. PT. BPR NBP 05 (Laguboti)
|
|
05. PT. BPR NBP 19 (Depok)
|
05. PT. BPR NBP 06 (Tanah Jawa)
|
|
06. PT. BPR NBP 26 (Cileunyi)
|
06. PT. BPR NBP 07 (Raya)
|
|
07. PT. BPR NBP 27 (Cibaduyut)
|
07. PT. BPR NBP 08 (Sumbul)
|
|
08. PT. BPR NBP 28 (Weru,Cirebon)
|
08. PT. BPR NBP 09 (Pangururan)
|
|
09. PT. BPR NBP 29 (Pusakanagara)
|
09. PT. BPR NBP 10 (Dolok Sanggul)
|
|
10. PT. BPR NBP 30 (Ciwidey)
|
10. PT. BPR NBP 13 (Stabat)
|
|
11. PT. BPR NBP 31 (Tasikmalaya)
|
11. PT. BPR NBP 15 (Berastagi)
|
|
12. PT. BPR NBP 32 (Karawang)
|
12. PT. BPR NBP 16 (Aek Nabara)
|
|
|
13. PT. BPR NBP 17 (Sunggal)
|
|
|
14. PT. BPR NBP 18 (Perbaungan)
|
|
|
15. PT. BPR NBP 20 (Delitua)
|
|
|
16. PT. BPR NBP 21 (Penyabungan)
|
|
|
17. PT. BPR NBP 22 (Binjai)
|
|
|
18. PT. BPR NBP 24 (Duri, Kepri)
|
|
|
19. PT. BPR NBP 25 (Tembung)
|
|
|
20. PT. BPR NBP 33 (Batangkuis)
|
|
|
21. PT. BPR NBP 34 (Siantar)
|
|
|
|
C. Struktur Organisasi
D. Laporan Keuangan
A. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
yang di terapkan di PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 19
A.
Transparansi
PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT sudah menerapkan prinsip GCG
transparansi yaitu memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang
jenis-jenis jasa pelayanan yang ada di perusahaan ini sebagai berikut :
1.
Jenis tabungan beserta keuntungan dan syarat pembuatan
tabungan
2.
Jenis deposito beserta keuntungan dan sayarat pembuatan
deposito
3.
Jenis kredit beserta syarat untuk mengajukan kredit tersebut.
B.
Akuntabilitas
PT. BPR
NUSANTARA BONA PASOGIT berfungsi untuk
mempermudah masyarakat di indonesia untuk melakukan pembukaan rekening
tabungan, deposito untuk masa depan, dan perusahaan ini juga berfungsi sebagai
lembaga keuangan yang melayani perkreditan untuk suatu usaha masyarakat khusus
nya di wilayah depok jawa barat. Struktur organisasi nya juga sudah jelas, dan
memberitahukan bahwa siapa komisaris utama, komisaris, direktur utama, direktur
dan staff karyawan jakarta dan medan.
C.
Responsibility
PT. BPR
NUSANTARA BONA PASOGIT membayar taksiran
pajak penghasilan sebesar 266.226 Rupiah, serta keuntungan dari 2 perusahaan
lain yaitu sesudah pajak (EAT) ditahun 2011- 25.936, dtahun 2012 - 34.867, 2013
– 35.616, ditahun 2014 – 35.007, ditahun 2015 – 35.976.
D.
Indepandency
PT. BPR
NUSANTARA BONA PASOGIT
Sebagai salah satu jenis
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbentuk bank, BPR bersama-sama dengan BRI unit
dan badan kredit desa merupakan penyumbang pertama dalam penghimpunan dana dan
pemberian kredit masing-masing 95 persen dan 78 persen dibanding seluruh LKM yg
ada. Dari sisi industri BPR kinerja selama 3 tahun terakhir menunjukkan
perkembangan dan peningkatan pada rata-rata indikator: Volume usaha meningkat
39 persen, Kredit yang diberikan meningkat 35 persen, dan dana masyarakat yang
dihimpun meningkat 42 persen.
E.
Fairness
Dapat dilakukan dengan
berbagai untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.
-
Aspek Hukum
Merupakan
aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang
dimiliki yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha
atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.
-
Aspek Pasar dan Pemasaran
Yaitu
aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan masa yang akan datang.
-
Aspek Keuangan
Merupakan
aspek menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya.
-
Aspek Operasi/Teknis
Merupakan
aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi
suatu usaha yang tercemin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
-
Aspek manajemen
Merupakan
aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan
(pengusaha), baik dari segi kuantitas dan segi kualitas.
-
Aspek Ekonomi/Sosial
Merupakan
aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya
suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakan lebih banyak Benefit
atau Cost atau sebaliknya.
-
AMDAL
Merupakan
aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu
usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.
BAB III
KESIMPULAN
PT. BPR NUSANTARA BONA
PASOGIT 19 Depok lebih fokus dalam pemberian kredit pada sektor perdagangan,
konsumtif ( lain-lain), dan jasa, mengingat tiga sektor inilah yang paling
mereka tangani. Namun tetap memberikan peluang pada sektor lain asalakan sesuai
dengan sistem dan prosedur perkreditan yang berlaku di PT. BPR NUSANTARA BONA
PASOGIT 19 Depok.
SARAN
PT. BPR NUSANTARA BONA
PASOGIT 19 Depok diharapkan dapat menerapkan manajemen kredit dengan optimal. Dengan
demikian realisasi penyaluran kredit dapat mencapai target dari jumlah dana
yang dianggarkan.
BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
;;
Subscribe to:
Postingan (Atom)
